Makalah tentang Pengawasan Kewenangan Pemerintah

 0
Makalah tentang Pengawasan Kewenangan Pemerintahby adminon.Makalah tentang Pengawasan Kewenangan PemerintahPemerintah selaku pemegang peranan laju semua sektor di negara indonesia juga perlu di pantau, untuk menetahui sejauh mana kinerja dan keefektipan yang di programkan, bisa saja apa yang di anggarkan atau yang di lakukan ini mengada-ada atau juga tidak sesuai dengan prosedur, memang pemerintah berwenang penuh, namun tetap saja tidak boleh sewenang-wenang. Kali ini kami […]

Pemerintah selaku pemegang peranan laju semua sektor di negara indonesia juga perlu di pantau, untuk menetahui sejauh mana kinerja dan keefektipan yang di programkan, bisa saja apa yang di anggarkan atau yang di lakukan ini mengada-ada atau juga tidak sesuai dengan prosedur, memang pemerintah berwenang penuh, namun tetap saja tidak boleh sewenang-wenang. Kali ini kami redaksi ProsesBelajar akan memberikan contoh makalah tentang Pengawasan kewenangan pemerintah,

gambar-karikatur-lucu-dan-unik-indonesia-banget

Pengawasan Kewenangan Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Pengawasan yaitu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, menilai dan mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena dengan pengawasan setiap kegiatan atau program akan terhindar dari penyimpangan – penyimpangan seperti korupsi dan dengan pengawasan kegiatan atau program dari pemerintah akan tepat sasaran sesuai tujuan yang di rencanakan sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

  1.  mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
  2. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
  3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
  1. Maksud dan Tujuan
  2. Untuk mengetahui sejauhmana Pengawasan Kewenangan Pemerintah
  3. Untuk Menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan pemerintah dapat sesuai dengan rencana, tujuan dan tepat sasaran.
  4. Untuk mengurangi resiko kegagalan suatu rencana.
  5. Untuk mengawasi kinerja pemerintah supaya tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan
  6. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
  7. Untuk membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler Pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi – deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat unsur ke arah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah igariskan atau ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : “ … the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”.

Dengan demikian, Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa fungsi – fungsi manajemen itu berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut denganproses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

  1. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

  1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap departemen dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri.

Sejak 1988-1998, pengawasan intern dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang). Selain itu juga terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan pelaksana teknis operasional pengawasan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1983.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

  1. Pengawasan Preventif dan Represif;

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

  1. Pengawasan Aktif dan Pasif;

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

  1. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Dalam aspek pengawasan keuangan negara, DPR mempunyai kepentingan kuat untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Hal demikian disebabkan “uang yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan negara adalah diperoleh dari rakyat.” Penjelasan UUD 1945 menegaskan:

“Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Persetujuan DPR terhadap anggaran negara yang diajukan pemerintah sebenarnya mempunyai makna pengawasan pula. Hal demikian disebabkan persetujuan yang diberikan DPR bukan berarti membebaskan pemerintah melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan anggaran negara. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sebenarnya diarahkan kemudian pada upaya, “menindaklanjuti hasil pengawasan, sehingga ada sanksi hukum.”

  1. Proses Pengawasan Kewenangan Pemerintah

Dalam Proses Pengawasan Kewenangan Pemerintah memiliki beberapa tahap, diantaranya yaitu:

  1. Tahap Penetapan Standar Pelaksanaan

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum, yaitu:

  • Standar phisik
  • Standar moneter
  • Standar waktu
  1. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara tepat sasaran.

  1. Tahap Pengukuran Kegiatan

Beberapa proses yang berulang – ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan satu laporan, metode, pengujian dan sampel

  1. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk menetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi pimpinan.

  1. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

  1. Metode Pengawasan Kewenangan Pemerintah

Metode-metode pengawasan bisa dikelompokan ke dalam dua bagian, yaitu:

  1. Pengawasan Non-kuantitatif

Pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi pemerintah secara keseluruhan. Teknik–teknik yang sering digunakan adalah :

  • Pengamatan (pengendalian dan observasi). Pengamatan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.
  • Inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.
  • Laporan lisan dan tulisan. Dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan  dengan cepat disertai dengan feed-back dari bawahan dengan relatif lebih cepat.
  • Evaluasi pelaksanaan
  • Diskusi antar pimpinan dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapar menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama.
  • Management by exception (MBE). Dilakukan dengan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi. Teknik tersebut didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip tersebut mengatakan bahwa bawahan mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara pimpinan hanya mengerjakan kegiatan tidak rutin
  1. Pengawasan kuantitatif

Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengawasan kuantitatif adalah:

  • Anggaran
  • Audit

Internal Audit : membantu semua pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan mereka.

Eksternal Audit: menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil yang lainnya, pemeriksaan dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari pengaruh pimpinan dalam hal ini bisa BPK, Inspektorat atau KPK

  • Analisis Break-even,

Menganalisis dan menggambarkan hubungan biaya dang penghasilan untuk menentukan pada volume berapa agar biaya total sehingga tidak mengalami rugi

  • Analisis rasio

Membandingkan rasio saat ini dengan rasio dimasa lalu dan membandingkan rasio-rasio suatu pemerintah daerah dengan pemerintah lainnya.

  • Bagian dari  teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan

Pengawasan dapt ditinjau dari 3 segi, yaitu:

  1. Pengawasan dari segi waktu

Dapat dilakukan secara preventif dan secara reprensif. Alat yang dipakai dalam pengawasan ialah perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara repensif alat badget dan laporan.

  1. Pengawasan dilihat dari segi obyektif

Pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan pegawai dari segi obyektif merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif.

  1. Pengawasan dari segi subyek

Terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ektern

  1. Pelaksana Pengawasan Kewenangan Pemerintah

Pengawasa dilakukan oleh :

  • Pihak pimpinan pada setiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
  • Pihak luar Organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor / BPK / KPK / Inspektorat

Syarat – syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik, yaitu:

  1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
  2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
  3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
  4. Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan
  5. Pengawasan harus luwes dan fleksibel
  6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
  7. Pengawasan harus ekonomis
  8. Pengawasan harus mudah dimengerti
  9. Pengawasan harus di ikuti dengan perbaikan atau koreksi

Agar Pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengawasan harus:

  1. Ekonomis
  2. Mudah dimengerti
  3. Adanya tindakan koreksi
  4. Melaporkan penyimpangan yang mungkin terjadi berupa korupsi
  1. Perencanaan Proses Pengawasan

William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan, dimana dikemukakanLima Jenis pendekatan, yaitu:

  1. Merumuskan hasil diinginkan, yang berhubungan dengan individu yang melaksanakan.
  2. Menetapkan petunjuk, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan :
  • Pengukuran input
  • Hasil pada tahap awal
  • Gejala yang dihadapi
  • Kondisi perubahan yang diasumsikan
  1. Menetapkan standar petunjuk dan hasil, dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi.
  2. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada penyimpangan dari standar.
  3. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, bila perlu suatu tindakan diganti.

BAB III

PENUTUP

Demikian yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini yang berjudul Pengawasan Kewenangan Pemerintah. Tentunya masIh banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca dapat memberikan kritik atau satan yang membangun kepada penulis demi sempurnannya makalah ini dan penulisan makalah-makalah yang lain.

             Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya

Incoming search terms:

Author: 

Related Posts

Leave a Reply