Contoh makalah tentang Undang-undang Penyelengaraan PEMILU

 0
Contoh makalah tentang Undang-undang Penyelengaraan PEMILUby adminon.Contoh makalah tentang Undang-undang Penyelengaraan PEMILUPesta rakyat mengusung demokrasi ini menjadi agenda rutin setiap 4 tahun sekali, disini rakyat langsung memilih para pemimpin yang akan masuk ke DPR dan MPR. Langsung umum bebas rahasia atau yang biasa disebut LUBER, dan juga JURDIL yang singkatannya jujur dan adil, menjadi asas pemilu setiap penyelenggaraannya. Kali ini kami redaksi akan memberikan contoh makalah […]

Pesta rakyat mengusung demokrasi ini menjadi agenda rutin setiap 4 tahun sekali, disini rakyat langsung memilih para pemimpin yang akan masuk ke DPR dan MPR. Langsung umum bebas rahasia atau yang biasa disebut LUBER, dan juga JURDIL yang singkatannya jujur dan adil, menjadi asas pemilu setiap penyelenggaraannya. Kali ini kami redaksi akan memberikan contoh makalah yang berisikan membahas tentag  Undang-undang penyelenggaraan PEMILU. Untuk itu mari kita simak isi dan pahami maksud dari makalah tersebut

pemilu

karikatur-pemilu

Makalah UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

UU NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU

BAB I
PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi. Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Jadi dalam pemilu untuk memilih secara langsung  Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota, sebagai penyalur aspirasi politik rakyat di wilayah  bersangkutan, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah diganti atas persetujuan bersama DPR RI dan Presiden .

  1. Rumusan Masalah
  2. Apakah itu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu?
  3. Siapa Penyelenggara Pemilu di Indonesia?
  4. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN

 

  1. Penyelenggara Pemilu

Akhir September 2011, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu menjadi Undang-Undang. Melalui rapat paripurna DPR, pemerintah dan 9 fraksi DPR secara bulat mendukung pemberlakuan UU Penyelenggara Pemilu sebagai revisi terhadap UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Secara substansi UU Penyelenggara Pemilu ini memuat perubahan yang sangat signifikan. Perubahan itu menyangkut keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dapat berasal dari partai politik.

Meski terjadi penolakan dari kalangan masyarakat, DPR yang mengatasnamakan rakyat tetap berkeyakinan hadirnya anggota asal partai justru untuk saling mengawasi. Keyakinan ini disebabkan anggota KPU untuk pemilu 2004 dan 2009 yang bukan dari politisi ternyata juga diindikasikan tidak netral sebagai penyelenggara pemilu.

Pertanyaanya kemudian mampukah anggota KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berasal dari partai bersikap netral?

  1. Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Kemandirian adalah modal dan sifat utama suatu lembaga penyelenggara pemilu (pasal 22E ayat 5 UUD 1945). Kemandirian yang maknanya sejalan dengan kata independen dan netral, yang berarti berdiri sendiri dan tidak berpihak. Namun, makna mandiri serta netralitas dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru sedang dipertanyakan. UU tersebut memperkenankan seseorang yang berasal dari partai politik (parpol) mundur pada saat mendaftar sebagai anggota KPU dan Bawaslu tanpa ada jeda waktu (pasal 11 butir i  dan pasal 85 butir i UU Penyelenggara Pemilu). Hasil lobi internal antara fraksi di DPR dan pemerintah menghasilkan kesepakatan bahwa pengunduran diri calon anggota KPU disertai dengan jaminan dapat berkarya atau menempati jabatannya kembali setelah tidak menjabat sebagai angggota KPU. Hal ini  menyiratkan ‘ancaman’ dan keterkaitan terhadap karir politik seseorang yang bisa hancur jika selama 5 tahun bekerja di KPU-Bawaslu tidak mematuhi keinginan parpol asalnya.

Selain itu, intervensi dan kepentingan parpol juga bisa bermain dalam seleksi para calon pimpinan badan-badan penyelenggara pemilu tersebut. Dimulai dari pengajuan nama hingga terpilihnya nama calon pimpinan penyelenggara pemilu melalui pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Tidak hanya itu, keterlibatan parpol pun masih terjadi di dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian masalah kode etik.

Kehadiran anggota penyelenggara Pemilu dari parpol juga berindikasi merugikan partai baru, karena partai lama yang saat ini berkuasa mendominasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Padahal mereka memiliki kepentingan untuk kembali memenangkan pemilu yang datang. Kemandirian penyelenggaraan Pemilu berada dalam situasi kritis, sebab mantan anggota parpol yang oleh revisi UU ini dimungkinkan duduk di kursi KPU, berpotensi menghalangi kemenangan partai baru melalui berbagai cara, bisa melalui KPU, Badan Penyenggara Pemilu dan Bawaslu serta di DKPP.

Jika melihat konstelasi yang mungkin terjadi seperti di atas, jelas potensi intervensi partai sangat tinggi, mulai dari susunan anggota KPU hingga masalah  kode etik. Padahal seharusnya sebagai pembuat UU, DPR seharusnya lebih mengedepankan masalah kebangsaan dan  bersikap netral, bukan malah mengobok-ngobok penyelenggara pemilu. Jika pemilu adalah pertandingan sepak bola, maka seharusnya parpol hanya sebagai pemain, sedangkan KPU dan Bawaslu adalah wasitnya. Lalu bagaimana mungkin parpol bertindak sebagai pemain sekaligus wasit dan hakim dalam pengambilan keputusan?

Pemilu adalah hajat besar bagi bangsa ini. Masa depan dan keberlangsungan negara ini turut dipertaruhkan dalam momen ini. Ratusan milyar dana juga di keluarkan untuk sebuah penyelenggaraan pemilu termasuk di dalamnya pemilihan presiden. Jika penyelenggaranya adalah orang – orang yang tidak berkompeten atau tidak independen maka akan timbul banyak permasalahan kelak. Semua pihak dapat meragukan hasil pemilu. Konflik pun terjadi ketika keputusan-keputusan yang diambil tidak mencapai titik temu karena lebih dilatarbelakangi kemauan menang sendiri. Masalah lain yang muncul adalah terjadi gugatan demi gugatan terhadap putusan KPU. Jika berlarut maka pemerintahan tidak akan berjalan efektif karena lamanya pelantikan dan banyaknya gugatan.

  1. Pengawasan dan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Hadirnya anggota parpol dalam KPU dan Bawaslu harus menjadi perhatian serius. Pada kedua lembaga ini sebenarnya kita menaruh harapan agar pemilu dapat berjalan jujur dan adil. Sehingga menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang murni merupakan pilihan rakyat. Beberapa langkah dapat dilakukan berkaitan dengan UU Penyelenggar Pemilu hasil revisi tersebut.

Proses yang transparan tetap menjadi menu yang utama. Semua harus terlihat sehingga pengawasan menjadi milik bersama dan kemungkinan terjadinya penyimpangan terpantau. Transparansi harus menjadi perhatian kita bersama dari proses pendaftaran nama calon hingga penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Hal penting lainnya yang tidak boleh luput dari perhatian adalah kualitas mereka yang duduk sebagai panitia seleksi para calon penyelenggara pemilu. Pansel ini adalah saringan pertama mereka yang terpilih untuk duduk sebagai anggota penyelenggara pemilu sebelum dikirim ke DPR.

Selain itu, perlu tindakan mengganti atau merevisi UU Penyelenggara Pemilu. Penghilangan keikut-sertaan parpol menjadi langkah yang serius untuk dilakukan. Pasal 14 butir i, pasal 85 butir i  dan pasal 109 ayat 4 huruf e UU Penyelenggara Pemilu, harus dihapus terkait keikutsertaan anggota parpol sebagai anggota KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasannya anggota parpol memiliki kepentingan keberpihakan untuk tetap bertahan dan berkuasa. Dugaan ketidaknetralan mantan anggota KPU Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang berakhir menjadi anggota Partai Demokrat tidak bisa langsung menjadikan alasan anggota parpol bisa masuk sebagai penyelenggara Pemilu. Seharusnya langkah yang diambil adalah memilih anggota Penyelenggara Pemilu dengan pengetatan syarat, seperti berintegritas, tidak akan masuk parpol dikemudian hari, tidak mundur ditengah jalan dan berani menegakan peraturan.

Sangat layak untuk mengajukan uji materi UU Penyelenggara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini guna memastikan dan mengklarifikasi status keikutsertaan parpol sebagai anggota KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Biarlah MK mendefinisikan arti kemandirian, netralitas dan independen yang tercantum dalam UUD 45 bagi status anggota  Penyelenggara Pemilu.

  1. Soliditas dan Sinergi Penyelenggara pemilu

Setelah melewati proses seleksi oleh tim seleksi dan fit and proper test oleh Komisi II DPR, terpilih sebanyak tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu. Para komisioner KPU itu adalah Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro. Adapun anggota Bawaslu terpilih adalah Muhammad, Nasrullah, Endang Widhatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak.

Lima orang anggota KPU terpilih adalah orang-orang yang berpenalaman di KPU daerah, yaitu Ida Budhiati, Arief Budiman, Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan Juri Ardiantoro. Sementara dua orang lainnya, Hadar Nafis Gumay dikenal sebagai pegiat dan pemerhati pemilu, dan Sigit Pamungkas adalah akademisi. Sementara anggota Bawaslu memiliki beragam aktivitas sebelumnya.

Meskipun diseleksi oleh orang-orang yang professional dan memiliki integritas tinggi, dan dilanjutkan dengan fit and proper test yang berlangsung secara terbuka, ternyata komposisi anggota KPU dan Bawaslu terpilih tidak luput dari kelemahan. Setidaknya terdapat dua kelemahan komposisi KPU dan Bawaslu.

Pertama, KPU dan Bawaslu memerlukan anggota-anggota yang faham hukum. Namun demikian, dari tujuh anggota KPU terpilih, hanya satu orang yang berlatar belakang hukum, yaitu Ida Budhiati. Kondisi yang tidak berbeda terdapat pada Bawaslu, lembaga yang sangat berhubungan dengan penegakan hukum pemilu, terlihat diawaki oleh orang-orang yang minim pengetahuan hukumnya.

Kedua, KPU dan Bawaslu dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara internasional. Saat pemilu nanti, mereka akan menjadi salah satu corong Republik di muka internasonal. Komposisi KPU dan Bawaslu terpilih memiliki kemampuan komunikasi, khususnya dalam bahasa Inggris, yang tidak merata.

Kondisi di atas membuat berbagai kalangan masyarakat sipil tergerak untuk memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi antara lain berasal dari Koalisi Amankan Pemilu 2014 yang terdiri dari 21 organisasi masyarakat sipil. Berikut adalah rekomendasi tersebut:

  1. Meskipun proses terakhir pemilihan dilakukan secara politis, anggota KPU dan Bawaslu terpilih harus tetap mampu menjaga independensi dan integritas. Lupakan proses politik yang terjadi dan kembali pada misi awal sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional untuk menyelenggarakan pemilu 2014 yang jujur, adil, demokratis, berkualitas, dan lebih baik.
  2. Anggota KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional, cekatan, dan akuntabel untuk segera memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dimulai dengan membangun konsolidasi organisasi, merumuskan langkah-langkah kerja penyiapan penyelenggaraan pemilu kedepan, serta membentuk soliditas tim. Kelemahan komposisi keanggotaan dalam aspek hukum harus diantisipasi dengan baik oleh KPU/Bawaslu saat ini.
  3. Anggota KPU dan Bawaslu terpilih agar bekerja secara terbuka, partisipatif, dan mulai membangun program kelembagaan yang melibatkan para pemangku kepentingan secara tepat, dengan membangun konsep partisipasi yang setara, nondiskriminatif, dan imparsial.
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi KPU dan Bawaslu agar pemilu 2014 dapat terselenggarakan sesuai dengan harapan masyarakat.
  5. Tahap Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

  1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
  2. Pendaftaran Peserta Pemilu;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
  5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  6. Masa kampanye;
  7. Masa tenang;
  8. Pemungutan dan penghitungan suara;
  9. Penetapan hasil Pemilu; dan
  10. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  11. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemiludi provinsi dan kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara (PPS), adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.

BAB III
PENUTUP

  1. Kesimpulan

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti

  1. Saran

Yang terpenting dari semuanya adalah terciptanya soliditas dari sesama anggota KPU dan sesama anggota Bawaslu. Soliditas dalam organisasi KPU dan Bawaslu akan mempermudah kedua organisasi tersebut untuk mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas menyelenggarakan Pemilu adalah tugas yang maha berat. Karena itu, soliditas adalah keharusan. Selain itu, diantara dua lembaga penyelenggara pemilu harus terdapat kerjasama yang bersifat sinergis. Sinergi antara kedua lembaga penyelenggara pemilu ini amat menentukan suksesnya Pemilu 2014.

Sesuatu yang harus dingat adalah kita harus memilih seseorang yang kredibel untuk menjadi wasit dalam sebuah pertaruhan yang besar karena jika terjadi kesalahan akibat tidak independen implikasinya akan luar biasa. Semoga harapan pemilu yang jujur dan adil tidak hanya menjadi wacana namun menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. 

Demikian yang bisa kami sampaikan kepada anda, makalah yang membahas tentang perundang-undangan pelaksanaan pemilu, semoga dengan adanya arikel makalah ini bisa memberikan referensi tugas untuk anda kerjakan, terimakasih atas kunjungannya ke website kami.

Incoming search terms:

Author: 

Related Posts

Leave a Reply